Nippon

Goenawan Mohamad
http://www.tempointeraktif.com/

Pendiriankoe sekarang tetaplah soedah,
Berdjoeang sampai sa’at jang achir,
BERSAMA NIPPON, madjoe melangkah,
KEBESARAN ASIA MESTILAH LAHIR…

– Hamka, “Diatas Roentoehan Malaka-Lama”, dalam Pandji Poestaka, No. 25, 1943

BANYAK orang yang salah harap dan salah sasar pada tahun 1943. Hamka adalah salah satu di antaranya. Ketika itu Indonesia diduduki Jepang, negeri yang mendamik dada sebagai pembebas Asia, kekuatan yang meneriakkan slogan “Inggris kita linggis, Amerika kita setrika!” Seperti banyak sastrawan dan tokoh masyarakat di masa itu, Hamka juga menghunus kata “berdjoeang”, “madjoe” dan “Asia” dengan tangkas—terkadang terlampau tangkas.

Saya pernah bertemu dengan seorang yang ingat bahwa pada suatu hari tahun 1940-an itu ia melihat Hamka, novelis (Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka’bah) yang sudah mulai diakui sebagai seorang tokoh masyarakat muslim, naik kuda ke esplanade Kota Medan, seraya diikuti orang ramai yang berlari-lari, untuk menunjukkan kesetiaan kepada Maharaja Hirohito nun jauh di negeri Nippon.

Benar atau tidak Hamka melakukan itu, tekad dalam sajaknya yang dimuat Pandji Poestaka yang saya kutip di atas menunjukkan ke mana anginnya bertiup. Itu tak sendirian. Jika kita baca sejarah dengan saksama, kita akan menemukan tokoh pergerakan nasional Bung Karno menganjurkan pemuda Indonesia masuk Romusha, hingga berduyun-duyun orang bekerja sampai ke tanah jauh, sampai mati sengsara, untuk kepentingan Jepang. Penyair Sanusi Pane, penganut theosofi, menganggap perang yang dilancarkan kaum militer dari Tokyo sebagai “Perang Suci”. Pakar hukum Supomo memandang bentuk negara fasis di bawah Maharaja Hirohito sebagai teladan.

Dilihat pada hari ini, posisi seperti itu (ada yang kemudian menyebutnya sebagai sikap para “kolaborator”) tampak tak gemilang sama sekali. Bahkan memalukan. Pandangan yang tersirat di sana sering hanya gema dari argumen kalangan cerdik pandai Jepang yang mendukung perang yang sedang berkecamuk. Perang itu memang oleh pemerintah mereka disebut dengan gagah sebagai “Perang Asia Timur Raya”, tapi bagi banyak manusia lain—terutama mereka yang hidup di Cina, di Nanking khususnya—ia sebuah keganasan yang terorganisasi.

Tapi tentu saja dapat dilihat cara lain: tekad “BERSAMA NIPPON madjoe melangkah” itu di Indonesia tumbuh dari kepedihan hidup di bawah kolonialisme Eropa, guncangnya harga diri, kebutuhan yang akut untuk punya identitas sendiri. Bahkan tanpa dijajah pun, benturan dengan apa yang sering dianggap sebagai “Eropa” atau “Barat”—atau apa yang disebut sebagai “modernitas”—amat merisaukan. Sebab itulah masa itu para cendekiawan Jepang mencoba menelaah kemungkinan jalan lain: “mengatasi modernitas” (kindai no chôkoku).

Pemikiran “Mazhab Kyoto”, dengan tokoh sentral Nishida Kitaro (1870-1945), berada di ujung tombak gerakan ini. Tapi pada akhirnya argumennya bisa dilihat sebagai sederet apologi bagi watak totaliter dari nasionalisme.

Dalam versi yang saya sederhanakan, pemikiran Nishida menganggap manusia tak mungkin bersifat universal. Saya ingat ucapan Mayor Okura dalam novel Kalah dan Menang S. Takdir Alisjahbana, bahwa mustahil untuk mengatakan manusia itu satu. Baginya, tempat dan komunitas menentukan subyek. Itulah inti “logika tempat” (basho no ronri), dalam filsafat Nishida. Dunia di luar sana tak terpisah dari aku di sini.

Dengan itu Nishida membantah dasar pikiran modern yang dimulai oleh Descartes. Proses yang menyebabkan Descartes bisa mengatakan cogito ergo sum dimulai dengan “aku yang berpikir” yang mempertanyakan “dunia yang dipikirkan”. Mempertanyakan, meragukan, berarti juga melepaskan diri. Dan tak hanya memisahkan diri. Dalam pemikiran modern, subyek (”aku yang berpikir”) adalah pemegang peran yang mewujudkan dan membentuk sekitarnya. Dunia dikonstruksikan dan alam dikalahkan dari sini.

Bagi Nishida, betapa salah pendirian itu. Baginya, renungan Descartes lahir dari hanya satu cara tertentu, yakni cara analitik. Padahal ada cara lain menerima dunia: bukan dengan analisis yang mengurai-memisahkan, melainkan dengan menyerapnya secara intuitif sebagai keseluruhan antara “aku di sini” dan yang lain yang di luar sana itu.

Tapi ada kritik yang bisa ditembakkan ke arah Nishida, yang menunjukkan bahwa ia sebenarnya tak berhasil “mengatasi” modernitas. Basho no ronri-nya hanya membalikkan pemikiran Descartes. Ia tak bisa melepaskan diri dari dikotomi yang ditentangnya sendiri. Ia menganggap tempat (”Jepang” atau “Asia”) sebagai sesuatu yang di luar subyek, mutlak, dan bisa didefinisikan tersendiri. Ia mengabaikan persoalan bahwa apa itu “Jepang”, apa itu “Asia”, sebagaimana apa itu “Barat”, pada akhirnya ditentukan oleh sebuah subyek dengan kekuasaannya sendiri.

Tapi Nishida tidak unik. Pikirannya sebenarnya tak banyak berbeda dengan pandangan yang sering ingar pada hari ini. Dan bukan cuma nasionalisme.

Dasar pandangan ini adalah juga sebuah ilusi geometris. Dengan kata lain, pandangan yang melihat subyek, dan caranya menghayati nilai-nilai, sebagai bagian dari identitas “tempat” atau “ruang” yang homogen (”Timur”, “Amerika”). Kalau tidak, ia dilihat sebagai bagian “waktu” yang bisa dipetak-petak sebagai ruang (”zaman jahiliah”, “Abad Pertengahan”). Dan sebagaimana layaknya ruang, subyek dan nilai-nilainya pun (”beradab”, “biadab”, “beriman”, “murtad”, dan lain-lain) seakan-akan dapat ditentukan batasnya, dapat diperbandingkan luas dan dalamnya. Seakan-akan hal-hal itu akhirnya bisa dan harus dibakukan—sebelum dibekukan.

Bukankah dari sini (dan tak hanya ketika Hamka dan lain-lain menjunjung “Perang Asia Timur Raya”) subyek yang berbeda, yang ganjil, akhirnya mati ditenggelamkan?